Menyoal Timbunan Bansos Presiden, Ahli UNAIR: Masih Perlu Didalami

    Menyoal Timbunan Bansos Presiden, Ahli UNAIR: Masih Perlu Didalami
    Timbunan Bansos Yang Menjadi Perbincangan Masyarakat (Sumber: disway).

    SURABAYA – Masyarakat digemparkan oleh penemuan bantuan sosial berupa beras yang ditimbun dalam jumlah besar. Menanggapi hal ini, ahli hukum UNAIR, Iqbal Felisiano SH LL M, buka suara. Menurutnya, masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan dari isu ini. Masih diperlukan pendalaman dan proses hukum untuk menentukan apakah kasus ini merupakan tindak pidana atau tidak.

    “Langkah kepolisian untuk memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan penimbunan beras bansos ini sudah tepat, ” tutur Iqbal pada Rabu (3/8/2022).

    Mengingat sumber pendanaan bansos yang ditimbun adalah APBN, terdapat kemungkinan bahwa tindakan ini merupakan tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, Iqbal berpendapat bahwa kasus ini masih terlalu prematur untuk dianggap memiliki indikasi sebagai sebuah tindakan pidana.

    ARTIST.CO.ID
    market.biz.id ARTIST.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Selain itu, Iqbal juga mengatakan bahwa masih diperlukan pendalaman terkait dengan motif pelaku. Terdapat kemungkinan pelaku melakukan tindakan tersebut demi keuntungan diri sendiri atau orang lain. Kemungkinan lain, terdapat oknum yang ingin mencitrakan bahwa bansos tersebut telah disalurkan, padahal dalam realita belum sama sekali.

    “Sehingga ia (oknum,  red) mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang seolah-olah selesai ia lakukan” jelas Iqbal. 

    Nasi Goreng Campur
    market.biz.id Nasi Goreng Campur
    60% Rp 3.000
    Beli sekarang!

    Ahli hukum UNAIR, Iqbal Felisiano SH LL M. (Foto: Tim FH UNAIR)

    Kemungkinan lain yang melatar belakangi penimbunan bansos itu, sambungnya, adalah upaya penghilangan barang bukti dari tindak pidana korupsi. Dalam dunia hukum, hal ini disebut dengan obstruction of justice. Jika demikian, maka kejadian ini bisa dikategorikan dalam tindak pidana korupsi.

    WARTA.CO.ID
    market.biz.id WARTA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Tapi sekali lagi, masih prematur untuk menentukan kasus penimbunan yang terjadi merupakan tindak pidana korupsi, ” kilah dosen Fakultas Hukum UNAIR itu.

    Mengenai kemungkinan adanya kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus ini, Iqbal berpendapat bahwa harus ada penilaian lebih lanjut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Kerugian negara harus dibuktikan dulu, ” terang ahli hukum antikorupsi ini.

    Pembuktian ini bisa dilakukan melalui beberapa hal. Pertama, bisa dilakukan penelusuran penerima bantuan sosial yang ditimbun. “Apakah pihak-pihak yang seharusnya menerima bantuan tersebut telah menerima sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak yang bertugas mendistribusikan?” ujar alumnus University of Washington USA ini.

    Cara kedua, lanjutnya, adalah dengan melakukan pengecekan terhadap penyaluran. Data penyaluran bansos yang ada merupakan data cerminan realita, ataukah hanya dibuat sekenanya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan pula dilakukan cara-cara lain yang legal di mata hukum.

    “Atau dengan cara-cara lain yang sah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku” pungkas Iqbal.

    Penulis: Ghulam Phasa Pambayung

    Editor: Nuri Hermawan

    surabaya
    Achmad Sarjono

    Achmad Sarjono

    Artikel Sebelumnya

    Kapolrestabes Surabaya dan Danrem 084 /...

    Artikel Berikutnya

    Prodi Magister Ilmu Hukum FH UNAIR Raih...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 184

    Postingan Tahun ini: 3206

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 142

    Postingan Tahun ini: 2363

    Registered: May 25, 2021

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 72

    Postingan Tahun ini: 610

    Registered: Jul 9, 2020

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 68

    Postingan Tahun ini: 881

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    Narsono Son verified

    Ketua Terpilih IPKEMINDO Jateng, Wujudkan PK Berintegritas Untuk Indonesia Bangkit
    Memasuki Hari Kedua, Animo Pendaftar e-Katalog Sektoral Kemenkumham di Jawa Tengah Meningkat
    Kunjungi Lapas Karanganyar Nusakambangan Direktur Deradikalisasi BNPT Tinjau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Gigi  Wujud Program BNPT 
    Kakanwil Kemenkumham Jateng Ajak Jajarannya Sosialisasikan RKUHP

    Rekomendasi

    Rektor Kukuhkan 4 Guru Besar Baru
    Disdik Bersama Tim Inovasi Gelar Bimtek Literasi dan Numerasi bagi Guru PAUD
    Semarak HUT Kemerdekaan RI, Pemkab Sumenep Gelar Berbagai Lomba
    Peringati HUT RI Ke-77, Kapolsek Manyar dan Forkopimcam bagikan Ratusan Bendera Merah Putih Kepada Pengguna Jalan
    Lomba Senam Kreasi Jatim 2022, Perwosi Sumenep Raih Juara Favorit

    Ikuti Kami